BIRO ADPIM – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diproyeksikan tidak hanya menjadi pusat industri hijau terbesar di dunia, tetapi juga destinasi wisata unggulan yang mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan negara tetangga lainnya.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama mitra kerja lintas kementerian, Pemerintah Provinsi Kaltara, DPRD, dan tokoh masyarakat di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kamis (20/6/2025).
RDP ini dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI IR. Lamhot Sinaga didampingi Dr. Evita Nursanty, M.Sc., dan Hj. Chusnunia Chalim, Ph.D.
Anggota Komisi VII DPR RI yang turut hadir antara lain Banyu Biru Djarot, Ir. Beniyanto, S.T., Andhika Satya Wasistho, Hj. Rahmawati, S.H., Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, S.E., Kaisar Abu Hanifah, Eva Monalisa, H. Hendry Munief, M.B.A., Ir. H. Tifatul Sembiring, dan Muhammad Hatta.
Dari jajaran pemerintah pusat, hadir Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, S.IP., M.A., beserta jajaran dari Kementerian Perindustrian. Tak ketinggalan, perwakilan dari Kementerian Pariwisata juga turut serta, yakni Asisten Deputi Manajemen Industri Kementerian Pariwisata, Budi Supriyanto, dan Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata, Fransiskus Handoko, beserta jajarannya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan pentingnya menggarap serius sektor pariwisata Kaltara.
“Kalimantan Utara menjadi daerah yang bergerak di sektor industri. Karena ini daerah industri, maka potensi pariwisatanya juga harus digarap. Jadi orang datang ke sini adalah, selain kepentingan bisnis industri, tetapi juga melihat pariwisata. Itu poinnya,” ujar Lamhot.
Ia menyayangkan kondisi pariwisata Indonesia yang masih tertinggal dari Thailand dan Singapura. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh pola pikir yang belum serius mengelola pariwisata, terutama di daerah-daerah penghasil tambang seperti Kaltara.
“Berbeda misalnya dengan Singapura, mereka paham dari seluruh dunia datang ke situ untuk berbisnis, dan di sisi lain mereka menyiapkan sektor pariwisatanya,” tambahnya.
Lamhot mendesak Kaltara untuk segera melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengembangan sektor pariwisata. Ini bertujuan agar pariwisata dapat menjadi penopang ekonomi baru bagi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional ini. Persiapan destinasi dan aksesibilitas menjadi kunci utama.
“Tidak mungkin sektor pariwisata bisa berkembang jika bandaranya belum ada penerbangan langsung dari kota-kota besar di Pulau Jawa. Masa masih harus ke Sepinggan dulu?” kritiknya.
Selain pariwisata, pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) seluas 30.000 hektare di Tanah Kuning – Mangkupadi juga menjadi sorotan. KIHI, yang diproyeksikan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia dengan energi terbarukan, adalah peluang besar bagi Kaltara untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.
“Tidak semua provinsi memiliki hal ini,” kata Lamhot, menekankan keunggulan Kaltara yang kaya potensi energi baru terbarukan dari sumber daya air.
Sektor ekonomi kreatif dan UMKM juga menjadi fokus dalam RDP ini. Lamhot menyatakan UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat dan perlu menjadi prioritas serius.
“UMKM ini menghasilkan PDB terbesar hampir 57% bahkan sampai 60% menyumbang kita luar biasa,” jelasnya.
Ia mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menggarap UMKM dengan dibentuknya Kementerian UMKM tersendiri.
Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum menyambut baik kunjungan Komisi VII DPR RI. Ia menyoroti posisi strategis Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang berbatasan langsung dengan Malaysia, menjadikannya pintu gerbang perdagangan internasional dan pilar ketahanan energi, pangan, serta keamanan nasional.
Gubernur Kaltara memaparkan kekayaan alam dan budaya Kaltara yang kaya di sektor pariwisata. “Kami meyakini, dengan dukungan infrastruktur, promosi, dan investasi yang tepat, sektor ini mampu menjadi pendorong ekonomi kerakyatan sekaligus penjaga identitas budaya,” ujarnya.
Dinas Pariwisata Kaltara mencatat terdapat 368 objek wisata yang tersebar di lima kabupaten dan satu kota, terdiri dari 184 wisata alam, 144 wisata budaya, dan 40 wisata buatan. Sebanyak 43 desa wisata telah ditetapkan, dengan empat di antaranya sudah masuk 75 besar nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan satu masuk 50 besar.
Dalam empat tahun terakhir (2021-2024), jumlah kunjungan wisatawan ke Kaltara menunjukkan tren positif, dari 735.000 jiwa pada 2021 menjadi 1.285.034 jiwa pada 2024. Namun, rata-rata lama tinggal wisatawan masih tergolong singkat, hanya 1,4 hingga 1,47 hari.
Kaltara juga memiliki potensi budaya yang kuat dari tiga suku asli: Bulungan, Dayak, dan Tidung. Budaya ini menjadi dasar bagi event tahunan yang dapat menarik wisatawan.
Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ini diyakini memperkuat sinergi lintas sektor dan kelembagaan, serta mendorong keberpihakan kebijakan nasional yang lebih konkret terhadap pembangunan Kalimantan Utara (Kaltara). BIRO ADPIM
